WAWANCARA EKSLUSIF DENGAN PPK PROGRAM KOTAKU LHOKSEUMAWE

Sudah Berapa Lama Menjabat Sebagai PPK Program KOTAKU Kota Lhokseumawe?

Saya menjabat sebagai PPK PKPBM (Kotaku) Kota Lhokseumawe sejak awal bulan Mei 2017, tepatnya sejak dikeluarkan SK Satker PIP oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tanggal 05 Mei 2017 hingga sekarang.
 

Adakah kendala yang Dihadapi?

Alhamdulillah, secara umum tidak ada kendala yang berarti, hanya saja dalam menjalani program ini, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara tim Satker, tim Korkot, BKM, KSM, masyarakat dan pihak lainnya untuk pencegahan dan penanganan kumuh. Mengingat program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat, diperlukan strategi khusus untuk merubah pola pikir (mind set) masyarakat, agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengurangi kumuh.

Tahun 2017 Ada Lokasi Dana BDI Di Kota Lhokseumawe, Adakah Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Program Ini?

Sebagaimana yang telah saya sampaikan diatas, bahwa pelajaran dari program ini adalah upaya yang dilakukan untuk merubah perilaku dan pola pikir masyarakat, agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga kualitas permukiman, sehingga dapat mengurangi luasan kumuh dilingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini, partisipasi dan peran serta masyarakat sangat penting untuk pencegahan dan penanganan kumuh, pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang baik dan mewujudkan permukiman yang layak huni di Kota Lhokseumawe.

Total BDI 2018 Sebesar 13,5 Milyar (15 desa), Optimalkah Untuk Mengurangi Kumuh?

Syukur Alhamdulillah di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe menjadi kota prioritas kedua setelah Kota Banda Aceh dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan dan tahun ini mendapatkan alokasi BDI sebesar 13,5 Milyar. Tentu saja jumlah dana tersebut sangat membantu Pemerintah Kota dalam pembangunan infrastruktur permukiman untuk mengurangi kumuh di kawasan perumahan dan permukiman. Kita berharap semoga dana tersebut dapat terserap secara optimal untuk penanganan kumuh. Kepada masyarakat, khususnya BKM, KSM, dan semua anggota yang terlibat di dalamnya, kami juga berharap agar dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan. Bekerjalah dengan mengacu pada gambar rencana dan spesifikasi teknis yang ada, serta menjaga mutu pekerjaan, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat berfungsi dengan baik dan tepat sasaran.

Kiat-kiat Apakah Yang Harus Dilakukan Untuk Mengawal BDI 2018 Agar Tidak Terjadi Kesalahan?

Menurut saya, kiat yang harus kita lakukan adalah melakukan pengawasan secara berkala di semua desa yang menperoleh dana BDI. Tim Korkot (Askot/Senior Fasilitator/Faskel) harus melakukan pendampingan dengan intens agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu dalam proses rembuk warga (musyarawah desa) untuk merumuskan pekerjaan fisik yang urgent dilaksanakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyusunan laporan. Kami dari satker juga akan melakukan kontrol (monitoring dan evaluasi) dalam pemanfaatan  BDI, agar dana yang disalurkan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan dan pekerjaan yang dilaksanakan fungsional serta sesuai dengan mutu yang diharapkan.

Apa Harapannya Terhadap Program KOTAKU?

Saya berharap program Kotaku di Kota Lhokseumawe berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Semua pekerjaan fisik yang dikerjakan di tiap desa penerima BDI 2018 bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran, berfungsi dengan baik dan dapat mengurangi luasan kumuh di Kota Lhokseumawe. Tentunya harapan saya dan harapan kita semua agar luas permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe menjadi 0% ditahun depan, sehingga program nasional 100 0 100 pada tahun 2019 dapat terwujud dengan baik.